Mewujudkan Upaya Swasembada Beras

MEWUJUDKAN UPAYA SWASEMBADA BERAS


PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang Masalah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Dalam rangka mencapai ketahanan pangan tersebut, negara harus mandiri dan berdaulat dalam menentukan kebijakan pangannya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya.
Beberapa hal tersebut menguatkan peran Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah khususnya untuk bertanggung jawab agar penyelenggaraan pangan nasional dapat dilaksanakan dengan lebih terarah, berhasilguna, dan berdayaguna. Dengan demikian pelaksanaan manajemennya dengan memberdayakan seluruh potensi stakeholder sehingga terjadi sinergi dan potensial untuk menghasilkan penyelenggaraan pangan secara efektif dan efisien agar mampu menghadapi persoalan serta tantangan masa kini juga masa depan.
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jumakir dan Julistia Bobihoe 2010 tentang Kajian Cara Tanam Padi di Lahan Sawah Irigasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, hasil pengkajian menunjukkan bahwa hasil gabah kering panen (GKP) padi cara tapin (7,2 t/ha) tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dengan cara tabela tegel (6,9 t/ha), namun ada perbedaan dengan cara tabela sebar (5,4 t/ha). Hasil analisis ekonomi menunjukkan bahwa pendapatan usahatani cara tapin sebesar Rp 9.193.000/ha, sedangkan cara tabela tegel sebesar Rp 9.004.000/ha. Dapat disimpulkan bahwa sistem tabela tegel memiliki prospek untuk dikembangkan di wilayah yang kekurangan tenaga kerja.
Penelitian selanjutnya yang pernah dilakukan oleh Yanti Kurniadiningsih 2012 tentang Evaluasi Untung Rugi Penerapan Metode Sri (System of Rice Intensification) Di D.I. Cihea  Kabupaten Cianjur Jawa Barat, dari hasil usaha tani, di dapat R/C pada budidaya metode SRI sebesar 2,95 sedangkan pada metode konvensional di dapat angka R/C sebesar 2,13. Pada hasil R/C yang didapat dari metode SRI menunjukan angka lebih tinggi dibandingkan dengan metode konvensional dan dari hasil tersebut, metode SRI sebenarnya layak untuk dikembangkan. Secara umum keuntungan dan kerugian Penerapan Metode SRI dibandingkan Metode Konvensional antara lain adalah dari hasil produksi metode SRI lebih tinggi dibandingkan metode konvensional meskipun pada awalnya terjadi penurunan produktivitas, dilihat dari segi penggunaan air dan bibit pun jauh lebih hemat namun boros pada penggunaan kompos dan tenaga kerja. Namun demikian harga jual beras organic yang dihasilkan dari metode SRI jauh lebih tinggi di bandingkan metode Konvensional.
Peran pemerintah sangat penting dalam mencapai ketahanan pangan, dengan mengambil kebijakan ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan yang mengandalkan produksi domestik merupakan kebijakan yang lazim ditempuh dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terutama pada negara yang jumlah penduduknya besar seperti Indonesia. Kebijakan ini dianggap sebagai cara yang paling aman untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bila dibandingkan dengan pengadaan pangan melalui impor.
Laju perubahan ketersediaan beras di beberapa daerah di Indonesia sangat fluktuatif dan cenderung menurun, sedangkan laju pertambahan penduduk semakin meningkat. Hal ini perlu menjadi perhatian karena laju pertambahan penduduk akan selalu bertambah, sehingga harus diimbangi dengan kestabilan pertambahan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. sehingga perumusan strategi yang tepat dapat menjadi jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi tersebut dengan melakukan pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan swasembada beras.
Oleh karena itu penting dilakukan penelitian di daerah ini untuk mengetahui sejauh mana kemampuan suatu daerah dalam memenuhi serta mengupayakan ketersediaan pangan beras agar tercapai swasembada beras didaerahnya sekalipun dengan faktor alam yang kurang mendukung (luas lahan yang sangat terbatas) serta hujan yang tidak merata. Agar dapat dijadikan acuan untuk daerah-daerah berkembang lainnya untuk dapat berswasembada beras.
Berdasarkan uraian tersebut perlu kiranya diteliti untuk menjawab permasalah mengenai Mewujudkan Upaya Swasembada Beras”

Mewujudkan Upaya Swasembada Beras


BAB II   TINJAUAN PUSTAKA

A.      Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik menurut Willy N Dunn (dalam Inu Kencana, 2006:106), adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintahan pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan.
Dalam kamus politik oleh Marbun (2007), dikatakan bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran. Sedangkan Subarsono (2005:2) mengungkapkan kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi tersebut bermakna bahwa kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah dan bukan swasta; kebijakan publik itu menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.
Menurut Fadillah (2001:12), implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.

B.       Kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

Poin penting lain dari UU Pangan saat ini adalah urgensi dibentuknya lembaga yang mempunyai otoritas kuat untuk mengkoordinasikan, mengatur dan mengarahkan lintas kementerian/sektor dalam berbagai kebijakan dan program terkait pangan.
Dalam UU Nomor 18 Tahun 2012, disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban:
1.         Mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
2.         Memberikan penyuluhan dan pendampingan;
3.         Menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
4.         Melakukan pengalokasian anggaran.


C.      Konsep tentang Upaya Swasembada Beras

Pangan beras mempunyai peran yang sangat strategis dalam pemantapan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan stabilitas politik nasional, dalam hal ini perlu ditingkatkan pembangunannya, strategi pembangunan tanaman pangan beras yang ditempuh selama ini adalah pembangunan irigasi teknis, penggunaan varietas unggul, pemupukan yang intensif, pemberantasan hama dan penyakit pasca panen. Tujuannya adalah; Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, Untuk mengatasi kekurangan pangan beras pada masyarakat, Untuk menstabilkan harga pangan beras di pasar. (DKP Nasional, 2010: 24)
Pangan dapat dijadikan alat politik untuk menekan suatu negara. Meningkatnya harga beras secara mencolok dikhawatirkan akan meningkatkan laju inflasi, karena bagi Indonesia beras mempunyai bobot yang besar dalam pengeluaran masyarakat. Dimana setiap kenaikan 10% harga beras akan diterjemahkan pada kemiskinan sekitar 1% penduduk miskin atau tambahan 2 juta penduduk miskin. (DKP Nasional, 2010: 59)
Menurut Deasy (2012:16-18), swasembada pangan adalah keadaan dimana suatu daerah/negara dapat memenuhi tingkat permintaan akan suatu bahan pangan sendiri tanpa perlu melakukan impor dari pihak luar.
Permen Pertanian RI Nomor 14/Permentan/Ot.140/3/2015, menyebutkan bahwa Ruang Lingkup Kegiatan Upaya Swasembada adalah pengawalan dan pendampingan terpadu program upaya peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai oleh penyuluh, mahasiswa dan babinsa dilakukan melalui koordinasi dengan petugas lapangan/perangkat UPT Dinas yang menangani tanaman pangan, meliputi:
1.         Pengawalan dan pengamanan penyaluran benih, pupuk dan alsintan kepada kelompok penerima manfaat;
2.         Pengawalan gerakan perbaikan jaringan irigasi, tanam serentak dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
3.         Pendampingan introduksi varietas unggul baru melalui pelaksanaan demfarm;
4.         Pendampingan penerapan teknologi peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai (pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan panen);
5.         Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan pengawalan dan pendampingan.
Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa swasembada beras adalah kemampuan suatu bangsa dalam memenuhi kebutuhan beras nya berdasar hasil produksi sendiri. Swasembada ditandai juga dengan tidak adanya lagi impor.

Baca Juga: Pengertian Teknologi dan Penggunaannya


D.      Kebijakan Swasembada Beras

Permintaan beras terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Disisi lain, perubahan iklim akibat pemanasan global berdampak pada terganggunya proses produksi padi. Mengingat ke depan pasar beras dunia akan menjadi lebih terbatas, maka Indonesia harus mampu berswasembada beras berkelanjutan, agar ketahanan pangan dan kemandirian pangan tidak terganggu. Dengan kondisi demikian, Kementerian Pertanian telah menetapkan beras sebagai salah satu komoditas utama dalam program swasembada pangan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai swasembada beras, Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana melakukan upaya Percepatan Optimasi Lahan (POL). Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melaksanakan kegiatan sosialisasi, verifikasi ulang penerima manfaat, serta pendampingan penyuluhan. (BPPSDMP Pertanian, 2014)
Dalam implementasi kebijakan upaya swasembada pangan beras, pemerintah mengeluarkan upaya-upaya khusus dalam mewujudkan hal tersebut. Seperti yang dikutip dari BPPSDMP Pertanian (2014), disebutkan antara lain:
1.         Percepatan Optimasi Lahan
Percepatan Optimasi Lahan dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
a.         Norma
Percepatan Optimasi Lahan (POL) diarahkan pada lahan sawah yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan IP dan produktivitas padi.
b.        Kriteria Lokasi dan Petani
1)        Kriteria Lokasi
a)         Potensi peningkatan IP minimum 0,5 dan peningkatan produktivitas minimum 0,3 ton/ha GKP.
b)        Luas lahan sawah kelompok tani/gapoktan minimum 15 ha sedangkan P3A minimum 25 ha.
c)         Kebutuhan air selama pertanaman padi terpenuhi.
d)        Hamparan sawah secara teknis memenuhi persyaratan operasional alsintan.
e)         Tingkat kejenuhan alsintan masih rendah.
f)         Tidak duplikasi dengan program/kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian Pertanian (BA 018).
g)        Lahan yang sudah tanam pada bulan Desember 2014 tidak mendapatkan bantuan pupuk dan benih.
2)        Kriteria Petani
a)         Penerima bantuan tergabung dalam kelompok tani/ Gapoktan/P3A/ GP3A/UPJA.
b)        Bersedia dan wajib menggunakan bantuan sarana produksi yang diberikan pada bulan Desember 2014.
c)         Bersedia memanfaatkan dan mengelola alsintan.
c.         Tahapan Kegiatan
1)      Sosialisasi
2)      Verifikasi ulang calon penerima manfaat dan Penyuluh Pendamping.
3)      Pendampingan Penyuluhan
2.         Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan
Pendampingan penyuluhan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Program POL;
a.       Tingkat Desa
1)        Pendampingan POL dalam mendukung swasembada beras di tingkat desa menjadi tugas penyuluh yang berada di desa atau WKPP yang bersangkutan;
2)        Pendampingan yang bersifat teknis dilakukan berkoordinasi dengan petugas lapangan/perangkat UPT Dinas yang menangani pertanian dan pengairan di kecamatan;
3)        Kegiatan pendampingan POL menjadi bagian yang tidakterpisahkan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh di WKPP, sehingga kegiatan tersebut menjadi bagian integral dari sasaran kerja penyuluh;
4)        Secara khusus tugas pendampingan yang dilakukan penyuluh,
a)         Mengecek ulang persyaratan calon lokasi (potensi peningkatan IP/provitas, luas lahan sawah, tidak duplikasi dengan program lain, dan kondisi lahan belum tanam), dan calon petani (berkelompok);
b)        Melakukan pemantauan penyaluran saprodi (benih, pupuk, dan alsintan) dan pendampingan penerimaan saprodi oleh kelompok penerima manfaat.
c)         Melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan POL: pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan panen;
d)        Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pendampingan kepada Pimpinan BP3K.
b.      Tingkat Kecamatan
1)        Pimpinan BP3K melakukan koordinasi pendampingan POL yang dilaksanakan oleh penyuluh di masing-masing desa/WKPP;
2)        Pimpinan BP3K dalam merencanakan kegiatan penyuluhan berkoordinasi dengan petugas lapangan/ perangkat UPT Dinas di kecamatan, yang menangani pertanian tanaman pangan dan pengairan;
3)        Koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan, meliputi:
a)         Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan kegiatan POL di tingkat Desa;
b)        Melakukan rekapitulasi laporan kegiatan POL oleh masing-masing penyuluh di wilayah kerjanya (lampiran
c)         Menyerahkan rekapitulasi laporan kepada KCD dengan tembusan Kepala Bappeluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten/ kota;
d)        Apabila tidak ada KCD, maka rekapitulasi laporan diserahkan langsung kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Bappeluh/ kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten/kota.
c.         Tingkat Kabupaten/Kota
1)        Koordinasi pendampingan POL dilakukan oleh Kepala Bappeluh/ kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten/kota.
2)        Sinkronisasi kegiatan pendampingan penyuluhan dalam kegiatan POL, meliputi:
a)         Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan pendampingan penyuluhan dalam kegiatan POL di tingkat kecamatan;
b)        Melakukan rekapitulasi laporan kegiatan POL yang disusun oleh masing-masing BP3K di wilayah kerjanya (Lampiran C1, C2);
c)         Menyerahkan rekapitulasi laporan kepada Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh)/ kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat provinsi.
3.         Monitoring dan Evaluasi
Monitoring merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input/sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan pelaksanaannya menghasilkan output sesuai dengan sasaran/target yang ditetapkan.
Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pendampingan POL dilakukan secara berjenjang pada setiap tingkatan administrasi wilayah penyelenggara dan pelaksana penyuluhan (pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan).


Demikian artikel dalam pembahasan Mewujudkan Upaya Swasembada Beras, semoga bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan referensi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan..
Baca artikel selanjutnya.. 

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Mewujudkan Upaya Swasembada Beras"

Post a Comment